Kebijakan Pangan Nasional masih Sebatas Pencitraan

YOGYAKARTA–MICOM: Kebijakan pangan nasional yang diambil pemerintah selama ini hanya sebatas pencitraan. Pemerintah tidak pernah berupaya memberikan perlindungan kepada petani, bahkan tidak berupaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasonal.

Kebijakan yang diambil lebih ke arah politik pencitraan, di antaranya dengan kebijakan bebas bea masuk pangan impor.

Hal itu mengemuka dalam seminar Politik Pangan untuk Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Selasa (12/4).

Seminar dalam rangka perayaan ulang tahun ke-38 PSPK UGM ini mengahdirkan pengamat ekonomi Pertanian UGM Prof Dr Moch Maksum Machfoedz, peneliti pangan Dr Eni Harmayani MSc dan Prof Dr dr Sutaryo, SpA (K) selaku moderator.

Maksum menilai, kebijakan pangan yang diambil pemerintah sangat tidak cerdas dan cenderung untuk kepentingan sesaat dengan melakukan kebijakan pangan murah dan bebas bea masuk pangan impor.

“Banyak kebijakan kontroversial dan kontraproduktif. Misalnya, Presiden mengintruksikan adanya program kemandirian pangan, namun kebijakan yang diambil justru melakukan bebas bea masuk pangan impor,” ujar Maksum.

Selain itu, imbuhnya, pemerintah juga tidak melakukan proteksi hasil pertanian dalam negeri. Hal itu berbeda dengan apa yang dilakukan China, misalnya, yang memberikan kebijakan pertanian yang prorakyat.

“Untuk bisnis unggas saja, di negara lain pakan diproteksi, bahkan diberikan secara gratis untuk melindungi petaninya,” imbuhnya.

Kebijakan industrialisasi yang tidak pro pertanian ini, menurut Maksum, menyebabkan sembilan komoditas pangan nasional hampir semuanya impor.

Dia menyebutkan, komoditas gandum dan terigu masih impor 100%, bawang putih 90%, susu 70%, daging sapi 36%, bibit ayam ras 100%, kedelai 65%, Gula 40%, jagung 10%, dan garam 70%.

Melihat kondisi tersebut, Maksum pesimistis target swasembada beberapa komoditi pangan pada 2014 yang dicanangkan pemerintah akan tercapai.

“Program swasembada daging sapi itu sudah lima kali dicanangkan, mulai tahun 2000, 2005, 2010, dan sekarang 2014. Semuanya belum berhasil,” tukasnya.

Dalam kesemptan tersebut, Maksum berpendapat saatnya pemerintah mengeluarkan kebijakan pangan nasional yang pro pertanian dengan memberikan perlindungan kepada petani, mulai dari harga jual, bibit, pakan dan kebijkan agroindustri.

Sementara itu peneliti pangan Emi Harmayani mengatakan ketergantungan pada produk terigu dan beras yang terjadi saat ini di masyarakat sangat rawan sehingga perlu diatasi lewat kebijakan diversifikasi pangan lokal. Namun begitu, tidak adanya kebijakan yang berpihak pada pangan lokal dan rendahnya pengetahuan dan konsumsi makakan bergizi telah menyebabkan
masyarakat kurang mengapresiasi pangan lokal.

“Masih ada yang menganggap pangan lokal ini masih inferior,” katanya. (AU/OL-3)

Sumber : Agus Utantoro – Media Indonesia

Satu Tanggapan

  1. iyanzhave.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: